Perdata Jadi Pidana? Gak Semudah Itu, Tenang, Ini Dasar Hukumnya

Perdata Jadi Pidana? Gak Semudah Itu, Tenang, Ini Dasar Hukumnya

Bismillahirrahmanirrahim
Bapak Ibu dan Teman Teman Yang Lapang Hatinya Lapang Rezekinya ,

Sering kali kita mendengar cerita atau bahkan ancaman, "kalau utangmu enggak dibayar, saya pidanakan!" Ancaman ini sering membuat khawatir, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi sengketa perdata seperti utang piutang. Namun, penting untuk dipahami bahwa mengubah kasus perdata menjadi pidana bukanlah hal yang mudah dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada dasar hukum kuat yang memisahkan keduanya.

Memahami Perbedaan Mendasar: Perdata vs. Pidana

Untuk bisa tenang, kita harus memahami dulu perbedaan fundamental antara hukum perdata dan hukum pidana.

Hukum Perdata

Fokus: Mengatur hubungan antara individu, badan hukum, atau sengketa yang bersifat privat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan hak atau kerugian pihak yang dirugikan.

Contoh Kasus: Sengketa utang piutang, wanprestasi (ingkar janji), sengketa warisan, atau perceraian.

Sanksi: Ganti rugi, pengembalian barang, atau pelaksanaan kewajiban. Sanksi ini tidak melibatkan hukuman penjara.

Hukum Pidana

Fokus: Mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap negara atau masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghukum pelaku sebagai efek jera.

Contoh Kasus: Penipuan, penggelapan, pencurian, atau pengancaman.

Sanksi: Hukuman penjara, denda, atau hukuman badan lainnya.

Dengan kata lain, kasus perdata terjadi karena adanya "ingkar janji" atau "wanprestasi" dalam suatu perjanjian, sementara kasus pidana terjadi karena adanya "niat jahat" atau "perbuatan melawan hukum" yang merugikan.

Kapan Perdata Bisa Berubah Jadi Pidana?

Sebuah sengketa perdata tidak akan serta-merta menjadi kasus pidana hanya karena salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kasus perdata baru bisa dinaikkan ke ranah pidana jika di dalam sengketa tersebut terdapat unsur-unsur pidana yang bisa dibuktikan.

Contoh Kasus: Anda meminjam uang dari teman dengan janji akan mengembalikannya. Namun, karena kesulitan finansial, Anda tidak bisa membayar tepat waktu. Ini adalah kasus perdata murni. Anda bisa digugat secara perdata di pengadilan untuk membayar utang dan bunga.

Namun, jika sejak awal Anda meminjam uang dengan niat untuk tidak membayarnya dan menggunakan dokumen palsu, maka di situlah unsur penipuan (pasal 378 KUHP) masuk. Niat jahat inilah yang membuat kasus tersebut bisa diproses secara pidana.

Dasar Hukum yang Melindungi Anda

Ada beberapa dasar hukum yang menegaskan pemisahan ini, yang bisa menjadi pegangan Anda:

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa "Tidak seorang pun dapat dipidana karena alasan tidak mampu memenuhi suatu perjanjian utang piutang." Pasal ini adalah perlindungan utama bagi Anda yang menghadapi ancaman pidana terkait masalah utang.

Pasal 378 KUHP (Penipuan): Seseorang hanya bisa dikenakan pasal penipuan jika ada unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan." Selama Anda tidak melakukan unsur-unsur ini, kasus Anda murni perdata.

Kesimpulan

Jadi, jika Anda menghadapi ancaman pidana karena masalah perdata seperti utang, tetaplah tenang. Selama Anda tidak memiliki niat jahat dan tidak melakukan tipu muslihat atau kebohongan, kasus Anda adalah ranah perdata. Jangan biarkan ancaman-ancaman tersebut membuat Anda panik. Pahami hak-hak Anda, komunikasikan dengan baik, dan jika perlu, cari bantuan hukum untuk mediasi atau penyelesaian di ranah perdata yang seharusnya.

Semoga membantu dan bermanfaat
Salam hangat penuh cinta kasih
Jotrii

NB :
Butuh bimbingan dan konsultasi bahkan Partner Bisnis WA 08113 888 6999